Banda Aceh, 15 Oktober 2019

15 Oktober.jpeg

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Muhammad Fadhly kembali berkesempatan menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Pelayanan Akta Kematian dan Inovasi di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan diikuti oleh para pejabat eselon 3 khususnya Kepala Bidang Pencatatan Sipil 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Bimbingan teknis yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan di kabupaten/kota ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.  Acara bimbingan teknis dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2019 di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh.

 Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drs. Teuku Syarbaini, M.Si., membuka bimbingan teknis ini pada Selasa, 13 Oktober 2019. Pada kesempatan tersebut, beliau mengharapkan peserta mendapatkan ilmu baru, belajar dari pengalaman daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta pencatatan sipil, umumnya pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, perlunya memahami aturan-aturan yang terus diperbaharui tentang administrasi kependukan dan pencatatan sipil, ditegaskan beliau untuk dijadikan acuan dalam pelayanan.

15 Oktober 2.jpeg

Pada kesempatan tersebut Muhammad Fadhly diundang sebagai narasumber untuk membeberkan inovasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman serta cara membangun inovasi dan menggerakkan sumber-sumber daya yang ada agar mau melakukan perubahan. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) memandang inovasi-inovasi yang dilakukan di kabupaten Padang Pariaman merupakan inovasi-inovasi yang mudah untuk ditiru dan diterapkan. Sebagaimana dijelaskan panitia acara bimbingan teknis, DRKA telah mengkonfirmasi terlebih dahulu tentang apa-apa yang dilakukan di kabupaten Padang Pariaman, ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. “Oleh karenanya, kita tertarik mengundang beliau agar bisa berbagi kepada kabupaten/kota di provinsi Aceh”, jelas Teuku Syarbaini, Kepala DRKA.

“Inovasi tidak melulu butuh biaya tinggi atau biaya besar”, jelas Muhammad Fadhly pada sesi presentasi yang dilakukannya selama lebih kurang 4 (empat) jam. 28 (inovasi) yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diberitakan terdahulu, semuanya adalah hal-hal yang didasarkan kepada kebutuhan oraganisasi Disdukcapil dalam mencapai target kinerja.

“Tidak perlu semua dibeli baru”, ujar Fadhly. Dia mencontohkan bawa inovasi siBimo (branding mobil pelayanan keliling) yang digunakannya adalah mobil bekas dari OPD lain yang tidak digunakan lagi. “Kita rehab, kita modifikasi dan lengkapi agar sesuai dengan kebutuhan, sekarang jadi bagus dan bermanfaat serta melayani sampai ke nagari-nagari selama 235 hari kerja dalam setahun”, jelas Fadhly.

Begitu juga dengan siPreti (branding mobil pelayanan untuk inovasi Kadoku KTP-el berwarna pink) yang melayani ke sekolah-sekolah, mobil bekas tahun 90-an yang juga diperbaiki dan di brand sedemikian rupa. “Mobil ini sangat efektif melayani ke sekolah-sekolah, memberi layanan tepat waktu bagi wajib KTP-Pemula dan KIA”, jelas Fadhly.

Muhammad Fadhly menjelaskan bahwa sering kali anggaran sering dijadikan alasan untuk membangun inovasi. Padahal tidak semua inovasi harus dengan anggaran besar. “Manajemen anggarannya yang mungkin perlu dibenahi”, jelas Muhammad Fadhly. Seperti yang dilakukan instansinya, untuk manajemen pelayanan lapangan yang merupakan tupoksi, dinasnya menggunakan Google Map untuk pertanggungjawaban penggunaan BBM agar terukur dan tidak boros. “Kita sudah harus berfikir efisien dan harus dipraktekkan dengan cara-cara yang logis dan terukur”, jelasnya.

Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di Padang Pariaman, Muhammad Fadhly telah berkesempatan berbagi ilmu ke berbagai daerah seperti Maluku Utara, Jawa Tengah, Puslitbang Inovasi Kemendagri, Balitbang Kementerian Kesehatan, PPSDM Kemendagri Regional serta di lingkup provinsi Sumatera Barat.