Disdukcapil Bahas Peningkatan Pelayanan Publik di Nagari Bersama OPD Terkait

By DUKCAPIL CERIA 04 Okt 2020, 11:00:00 WIB inovasi pelayanan

Berita Terkait

Mengenal Sosok Adib Alfikri, Pejabat Sementara Bupati Padang Pariaman 0
Koto Dalam Barat, Berkomitmen Melayani Masyarakat Dalam Keterbatasan 0
Rakor Forum Dukcapil Provinsi Bengkulu - Sumbar, Kadis Fadhly Presentasi Inovasi 0
Nagari Kudu Gantiang Barat, Layanan Masyarakat dengan Tim Yang Kuat 0
Dikunjungi Kadisdukcapil se Provinsi Bengkulu, Dukcapil Padang Pariaman Beberkan Proses Perubahan 0
Muhammad Fadhly : Layanan Tunggu Dirumah Saja Untuk Menjamin Penduduk Mendapatkan Hak Yang Sama Terhadap Pelayanan Adminduk 0
Suhatri Bur : Layanan Digital Untuk Memberantas Praktek Percaloan 0
Setahun Berjalan, Tercatat 30ribu Lebih Pengguna Layanan Online pada Sistem Dukcapil Padang Pariaman 0
Ikuti Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan Kab/Kota se Sumatera Barat, Disdukcapil bertekad meningkatkan kuantitas OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 0
Layanan Tatap Muka Ditutup Sementara, Begini Pelayanan Daring Disdukcapil Padang Pariaman 0

Berita Populer

Disdukcapil Bahas Peningkatan Pelayanan Publik di Nagari Bersama OPD Terkait

Keterangan Gambar : Kepala Dinas Dukcapil Muhammad Fadhly memberikan arahan dalam rapat percepatan pembangunan pelayanan publik di nagari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus mengembangkan praktek-praktek peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara kolaboratif. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Padang Pariaman ke nagari-nagari terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, Dinas Dukcapil mendapatkan beberapa informasi tentang kendala-kendala maupun potensi masing-masing nagari terhadap perkembangan pelayanan publik masing-masing nagari. Terhadap potensi dan permasalahan ini, Dinas Dukcapil Padang Pariaman berinisiatif mengundang organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan publik di nagari.

Diikuti oleh organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Tenaga Pendamping Desa dari Kementerian Desa dan PDT, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Pendamping Desa dari Kementerian Desa dan PDT, serta Asisten I yang diwakili oleh Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Semua peserta yang diundang mewakili OPD yang selama ini sering berhubungan dengan pelayanan publik terhadap masyarakat di nagari.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil mengangkat isu yang memang sangat penting saat ini tentang pelayanan publik yaitu menjadikan nagari sebagai pusat pelayanan publik terdekat dengan masyarakat. Isu ini sengaja diangkat untuk mendukung program Smart Nagari yang menjadi Quick Win pada program Smart City Padang Pariaman yang telah diluncurkan pada tahun 2019 lalu. Mengingat yang menjadi objek pelayanan public adalah masyarakat atau penduduk yang tinggal dinagari, pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian untuk meningkatkan pelayanan public di nagari sebagai kantor atau pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.

“Menjadikan nagari menjadi pusat pelayanan publik yang professional adalah hal yang sangat penting harus dimulai, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Prosesnya harus dimulai agar masyarakat segera mendapatkan kemudahan layanan pemerintah. Akan ada implikasi untuk pengembangan program ini seperti membuat kebijakan, perencanaan angaran dan dukungan lainnya kepada nagari untuk memenuhi aspek-aspek pelayanan public agar pemerintahan nagari menjadi unit pelayanan publik yang profesional”, terang Muhammad Fadhly. Kadisdukcapil juga menjelaskan bahwa hal ini butuh dukungan kebijakan skala Kabupaten agar pemerintah nagari dapat menindaklanjuti pada level operasional.

Mewakili Kepala Bagian Organisasi dan PAN Setdakab Padang Pariaman, Fauzani Refdiani Azhar SSTP MAP menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah siap memfasilitasi dalam pembahasan setiap kebijakan skala kabupaten untuk mendukung hal ini. “Kita siap untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan regulasi skala kabupaten misalnya dalam penyusunan aturan tentang aspek-aspek pelayanan public yang harus dipenuhi dan didukung oleh kebijakan lainnya yang berhubungan dengan Smart Nagari,” jelas Fauzani Refdiani Azhar. Sementara itu, Junaidi Syah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan dukungan penuh untuk segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan pembentukan tim dan pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung nagari dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2021.

Ryan, mewakili tenaga pendamping desa/nagari mendukung penuh program ini karena akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di nagari. “Kami mendukung penuh program ini untuk dilanjutkan pada tahap implementasi agar nagari dapat melakukan percepatan dalam pembangunan layanan public di nagari”, jelas Ryan. Sementara itu Roza Suhendra, M.Com menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Padang Pariaman mendukung dan siap mendampingi nagari dalam setiap pengembangan aplikask-aplikasi layanan public serta fasilitasi jaringan internet.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Fadhly menyampaikan hasil monitoringnya kenagari-nagari dimana masih banyak nagari-nagari yang mengalami kendala dalam peningkatan kualits pelayanan public di nagari. Tetapi ada nagari-nagari yang telah berhasil dan memulai banyak perubahan-perubahan dalam pelayanan public di nagari. Oleh sebab itu, agar program ini terlaksana secara menyeluruh, perlu dukungan kebijakan dan panduan program untuk pengembangan pelayanan public di nagari sehingga nagari mempunyai acuan dalam setiap langkah yang diambil dalam melakukan perubahan pelayanan publik di nagari.

Pertemuan menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya akan dilakukan pertemuan lanjutan tentang penyusunan peraturan bupati tentang smart nagari yang disempurnakan dengan aspek-aspek pelayanan public dinagari, pembentukan tim pembangunan pelayanan public di nagari dan memberikan masukan terhadap peraturan bupati yang mengatur tentang penganggaran di nagari serta pembangunan posko bersama.