Lakukan Perekaman di Kantor Camat terdekat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *** *** Segera miliki KTP-el jika anda masih memegang Surat Keterangan Pengganti KTP-el dengan menghubungi Dinas Dukcapil. Bagi Wajib KTP-el Pemula, khususnya siswa-siswi SLTA, segera lakukan perekaman data biometrik ke kantor Camat setempat atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari kerja. *** *** Kami akan mengunjungi rumah anda untuk merekam KTP-el bagi penduduk yang SAKIT/LANSIA/PENYANDANG CACAT, Hubungi kami di telpon 0751-93399 (jam kantor) *** *** Sesuai dengan Pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP Elektronik yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya. Download Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/295/SJ tentang KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, tanggal 29 Januari 2016 pada menu DOWNLOAD *** *** Sehubungan dengan pemekaran 43 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dihimbau kepada penduduk nagari baru untuk melakukan perbaikan Kartu Keluarga dengan mengunjungi pusat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melalui petugas register nagari setempat. Pembaharuan Kartu Keluarga disertai dengan pembaharuan elemen data semua anggota keluarga dengan melengkapi dukungan dokumen penting anggota keluarga seperti Kutipan Akta Nikah, Ijazah, Kutipan Akte Kelahiran yang telah diterbitkan dan atau dokumen penting lainnya yang telah dimiliki. *** *** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu masyarakat Padang Pariaman yang tidak mampu mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah perantauan karena telah dan akan menetap dikampung halaman. Hubungi layanan pengaduan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalan Dr Soehardjo No. 7 Kampung Baru Pariaman dengan mendatangi langsung petugas pengaduan kami atau tidak bisa diwakilkan karena kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi untuk daerah asal atau tempat merantau sebelumnya. Pelayanan ini tidak dipungut biaya atau GRATIS *** *** Sukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara : Tunjukkan Anda Peduli. Tanyakan kepada sanak saudara disekitar kita : Sudahkah memiliki Kartu Keluarga ? Sudahkah memiliki KTP elektronik? Sudahkah merekam data untuk KTP elektronik? Sudahkah anak anda memiliki akte kelahiran? Sudahkah melaporkan kematian jika salah satu anggota keluarga meninggal? Ajak saudara-saudara kita untuk melengkapi semua dokumen tersebut dengan mendatangi pusat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. ***

Batam, 7 November 2019

1b ok.jpeg

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lingkup Wilayah I. Unit layanan yang disoroti yaitu dinas penyelenggara layanan kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penyelenggara layanan perizinan terpadu satu pintu dan rumah sakit umum daerah.

Evaluasi kinerja pelayanan bertujuan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja dilakukan dengan penilaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja pelayanan publik.

Masing-masing aspek indikator kinerja pelayanan publik dengan bobot yakni kebijakan pelayanan publik 30%, profesionalisme sumber daya manusia 18%, sarana dan prasarana 15%, sistem informasi pelayanan publik 15%, mekanisme konsultasi dan pengaduan 15% serta inovasi pelayanan publik 7%.

Keenam aspek tersebut menjadi fokus utama pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk melihat gambaran kondisi penyelenggaraan pelayanan serta mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan berkelanjutan yang dapat dilakukan menuju pelayanan publik prima dan berkelas dunia, sesuai visi reformasi pelayanan publik.

Evaluasi dilakukan mulai dari tahapan sosialisasi oleh Kemenpan RB kepada Bagian Organisasi dan unit kerja yang akan dinilai yaitu Disdukcapil, DPMTP dan RSUD. Selanjutnya, pengisian data dan dokumen pada Form F01 melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) oleh masing-masing unit kerja dibawah pembinaan dan pengawasan Bagian Organisasi dan RB. Tahap akhir, observasi dan evaluasi data serta dokumen oleh Tim Evaluator Kemenpan RB (Form F03) sekaligus wawancara dengan masyarakat pengguna layanan (Form F02).

pengahrgaan terbaik kemenpanRB.jpeg

Kategori Hasil Penilaian/Peringkat terbagi atas :

A (4,50 -5,00)=Pelayanan Prima

A-(4,00 -4,50)=Sangat Baik

B (3,50 -4,00)=Baik

B-(3,00 -3,50)=Baik(DC)*

C (2,50 -3,00)=Cukup

C-(2,00 -2,50)=Cukup (DC)*

D(1,50 -2,00)=Buruk

E (1,00- 1,50)=Sangat Buruk

F (0 -1,00)=Gagal

*)DC : dengan catatan

Unit kerja pelayanan yang mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas terwujud dari terintegrasinya 6 aspek indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari :

Penghargaan Terbaik kemenpan rb 2.jpeg

  1. Kebijakan pelayanan (meliputi: penetapan standar pelayanan, maklumat layanan, survei kepuasan masyarakat),
  2. Profesionalisme SDM (meliputi: pemetaan kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan).
  3. Sarana dan prasarana (meliputi: ketersediaan tempat parkir, ruang tunggu, toilet pengguna layanan, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, ruang laktasi, arena  bermain anak, front office)
  4. Sistem informasi pelayanan publik (meliputi: ketersedian informasi seluruh komponen layanan baik secara online maupun non online)
  5. Konsultasi dan Pengaduan (meliputi: sarana konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses, tidak diskriminatif, terdokumentasi dengan baik dan ditindaklanjuti)
  6. Tersedia inovasi dalam pelayanan (yaitu terobosan jenis pelayanan baik ide orisinil maupun adaptasi yang berdampak bagi masyarakat).

Keterpaduan 6 (enam) aspek tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen kuat dari pimpinan unit kerja pelayanan untuk terus berbenah dan membaik.

Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman meraih Kategori Sangat Baik (A-) untuk Disdukcapil dan DPMPTP serta Kategori Baik Dengan Catatan(B-) untuk RSUD. Tahun 2019 ini, Bupati Padang Pariaman dengan bangga menerima penghargaan Kategori Pelayanan Prima (A) pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pertama kalinya, dan satu-satunya OPD Disdukcapil yang menjadi Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima di wilayah I. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo kepada Bupati Padang Pariaman dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB di Hotel Aston Batam, tanggal 7 November 2019.

Pin It

Hubungi Kami

Selamat Datang di Website Dukcapil Padang Pariaman

  • Telepon: 0751-93399
  • Fax: 0751-93953
  • SMS Pengaduan dan WA: 08116943000
  • Email Pengaduan: dukcapilceria@gmail.com
  • Pos : 25516 
  • Alamat : Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat,
    QR Code Alamat Disdukcapil Padang Pariaman 1