Lakukan Perekaman di Kantor Camat terdekat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *** *** Segera miliki KTP-el jika anda masih memegang Surat Keterangan Pengganti KTP-el dengan menghubungi Dinas Dukcapil. Bagi Wajib KTP-el Pemula, khususnya siswa-siswi SLTA, segera lakukan perekaman data biometrik ke kantor Camat setempat atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari kerja. *** *** Kami akan mengunjungi rumah anda untuk merekam KTP-el bagi penduduk yang SAKIT/LANSIA/PENYANDANG CACAT, Hubungi kami di telpon 0751-93399 (jam kantor) *** *** Sesuai dengan Pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP Elektronik yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya. Download Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/295/SJ tentang KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, tanggal 29 Januari 2016 pada menu DOWNLOAD *** *** Sehubungan dengan pemekaran 43 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dihimbau kepada penduduk nagari baru untuk melakukan perbaikan Kartu Keluarga dengan mengunjungi pusat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melalui petugas register nagari setempat. Pembaharuan Kartu Keluarga disertai dengan pembaharuan elemen data semua anggota keluarga dengan melengkapi dukungan dokumen penting anggota keluarga seperti Kutipan Akta Nikah, Ijazah, Kutipan Akte Kelahiran yang telah diterbitkan dan atau dokumen penting lainnya yang telah dimiliki. *** *** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu masyarakat Padang Pariaman yang tidak mampu mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah perantauan karena telah dan akan menetap dikampung halaman. Hubungi layanan pengaduan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalan Dr Soehardjo No. 7 Kampung Baru Pariaman dengan mendatangi langsung petugas pengaduan kami atau tidak bisa diwakilkan karena kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi untuk daerah asal atau tempat merantau sebelumnya. Pelayanan ini tidak dipungut biaya atau GRATIS *** *** Sukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara : Tunjukkan Anda Peduli. Tanyakan kepada sanak saudara disekitar kita : Sudahkah memiliki Kartu Keluarga ? Sudahkah memiliki KTP elektronik? Sudahkah merekam data untuk KTP elektronik? Sudahkah anak anda memiliki akte kelahiran? Sudahkah melaporkan kematian jika salah satu anggota keluarga meninggal? Ajak saudara-saudara kita untuk melengkapi semua dokumen tersebut dengan mendatangi pusat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. ***

PRESS RELEASE
NOMOR: 470/4507/DUKCAPIL

KEAMANAN DATA KEPENDUDUKAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA

ditjen


Berkenaan dengan banyaknya berita di medsos yg simpang siur dan salah, maka saya perlu luruskan dan saya berikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Data Kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 th 2013 tentang Adminduk dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara Hak Akses. Hal ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat luas agar diperoleh persepsi yang benar.

Secara teknis pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.

2. Pemberian hak akses diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dilanjutkan dengan penandatangananan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini semata-mata dimaksudkan guna mengamankan data kependudukan yang diakses dan tidak disalahgunakannya oleh Lembaga Pengguna. Lembaga pengguna diikat ketat oleh UU dan Pernendagri serta perjanjian kerjasama dgn tujuan menggunakan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan akses datanya dilakukan dengan cara yang sangat ketat melalui salursn khusus jaringan Virtual Private Network (VPN) host-to-host, dibangun dashboard data untuk memonitor “siapa sedang mengakses siapa”

4. Khusus koneksi untuk registerasi kartu prabayar dgn NIK dan No KK hanya menyatakan "sesuai" atau "tidak sesuai" bukan memberikan data kependudukan.
Perlu saya garisbawahi bahwa metods self registrasi kartu prabayar yang dilakukan oleh masyarakat ke masing-masing operator seluler menggunakan verifikasi dan validasi NIK dan No KK yang outputnya berupa sesuai atau tidak sesuai bukan memberikan data kependudukan. Shg dapat dipastikan tidak ada data yg bocor dari Dukcapil.

5. Terlepas masih adanya pro dan kontra baik yang diungkapkan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, namun tetap program registrasi ini harus kita dukung dan laksanakan secara benar dan baik karena hal ini semata-mata guna kepentingan kenyamanan dan keamanan bangsa dan negara serta mencegah dari prilaku-prilaku jahat seperti penyebar hoax, hate speech, pemutar balikkan fakta dari yang sebenarnya, penipuan melalui SMS dan Telepon yang berujung pada merugikan kepentingan bangsa dan negara.

6. Berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada data yang bocor dari Dukcapil Kemdagri. Yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebarluaskan NIK dan No KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan No KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang di upload di medsos oleh pemiliknya sendiri.

7. Saya juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan No KK milik orang lain secara tanpa hak, tidak wajar dan tidak pantas serta apabila itu terjadi maka agar dilakukan Unreg terhadap nomor-nomor yang bukan miliknya.

8. Sanksi bagi setiap orang yg tanpa hak menyebarkan data kependudukan dan data pribadi dipidana dg pidana penjara paling lama 2 th dan/atau denda paling banyak 25 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 95A UU No 24 Th 2013 tentang Adminduk.

9. Bagi penduduk yang sudah melakukan registrasi kartu prabayar tidak perlu mengganti Kartu Keluarga (KK). Data anda aman. Saya perlu tegaskan hal ini untuk mengklarifikasi berita hoax yang isinya," Penduduk yang sudah registrasi kartu prabayar agar mengganti KK".


DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ttd
Zudan Arif Fakrulloh

 

 

 

 

Pin It

Hubungi Kami

Selamat Datang di Website Dukcapil Padang Pariaman

  • Telepon: 0751-93399
  • Fax: 0751-93953
  • SMS Pengaduan dan WA: 08116943000
  • Email Pengaduan: dukcapilceria@gmail.com
  • Pos : 25516 
  • Alamat : Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat,
    QR Code Alamat Disdukcapil Padang Pariaman 1